Oleh: Kencana Bayuaji, S.E., CRMPA, CFAS, CITAP, CPFI, CCFE, C.HL, C.PS, C.TM

Value Creator with Integrity

Abstraksi

Analisis terkait masukan/saran dalam hal konteks Manajemen Risiko Sistem Perpajakan Nasional.

Implementasi aplikasi Coretax di awal tahun 2025 menjadi tantangan besar bagi Wajib Pajak (WP) dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Banyak permasalahan teknis & bugs yang belum sepenuhnya teratasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memaksa sebagian WP untuk mencari solusi alternatif melalui aplikasi eksternal yang ditawarkan oleh konsultan pajak atau Penyedia Jasa Administrasi Perpajakan (PJAP). Namun, penggunaan aplikasi eksternal yang tidak terdaftar di DJP dapat membawa dampak serius, termasuk risiko kolusi, risiko penyalahgunaan kewenangan, & risiko fraud yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, penting bagi WP untuk memverifikasi aplikasi eksternal yang digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut sah, aman, & terdaftar di DJP. Selain itu, pengawasan oleh lembaga pengawasan intern maupun eksternal seperti Inspektorat Kementerian Keuangan, BPKP, BPK, & KPK menjadi sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan yang bisa berakibat pada kerugian negara.

Pendahuluan

• Dengan diberlakukannya Coretax pada awal tahun 2025, DJP menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan sistem perpajakan yang lebih efisien. Coretax bertujuan untuk memperbaiki proses administrasi perpajakan & memberikan pengalaman yang lebih baik bagi WP, namun, masih banyak masalah teknis yang muncul. Berbagai kendala seperti bugs, keterbatasan fitur, dan keterlambatan pembaruan sistem membuat beberapa WP merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam kondisi seperti ini, banyak konsultan pajak dan PJAP menawarkan aplikasi eksternal yang diklaim dapat membantu WP dalam mengatasi masalah teknis yang ada.
• Namun, perlu diwaspadai bahwa aplikasi eksternal yang ditawarkan tidak selalu terdaftar atau terverifikasi oleh DJP. Penggunaan aplikasi yang tidak sah atau tidak terdaftar di DJP dapat menimbulkan risiko kolusi, risiko penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan risiko manipulasi data (fraud), yang berpotensi merugikan baik WP maupun negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi WP untuk mengetahui langkah-langkah verifikasi aplikasi eksternal yang digunakan, serta memahami risiko yang dapat timbul dari penggunaan aplikasi yang tidak terverifikasi.

Tantangan yang Dihadapi WP dalam Implementasi Coretax

1. Masalah Teknis dan Bugs

• Di awal penerapan Coretax, banyak WP yang menghadapi masalah teknis yang mempengaruhi kelancaran proses pelaporan & pembayaran pajak. Meskipun DJP terus berupaya memperbaiki sistem, masih banyak bugs yang belum terselesaikan dengan tuntas. Hal ini membuat WP kesulitan dalam mengakses fitur-fitur tertentu yang penting untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu.

2. Ketidakpastian dalam Integrasi Sistem

• Coretax diharapkan untuk menggantikan berbagai sistem pajak sebelumnya yang digunakan di Indonesia. Namun, transisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam hal integrasi antara sistem-sistem yang ada. Beberapa WP merasa bahwa proses ini terlalu rumit dan tidak sepenuhnya siap, sehingga mencari alternatif dalam bentuk aplikasi eksternal yang dianggap lebih mudah digunakan dan lebih stabil.

Risiko Kolusi dan Penggunaan Aplikasi Eksternal yang Tidak Terdaftar:

• Di tengah tantangan yang dihadapi oleh WP terkait Coretax, beberapa oknum konsultan pajak atau oknum PJAP menawarkan penggunaan aplikasi eksternal yang mereka klaim dapat mengatasi kesulitan teknis dalam implementasi Coretax. Namun, ada risiko besar bahwa aplikasi eksternal tersebut tidak terdaftar di DJP dan bisa menjadi sarana untuk kolusi atau fraud.
• Kolusi dapat terjadi apabila oknum konsultan pajak atau oknum PJAP bersama dengan oknum petugas pajak bekerja sama untuk memanipulasi data perpajakan WP dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak atau menyembunyikan transaksi yang tidak tercatat. Penggunaan aplikasi eksternal yang tidak terdaftar di DJP bisa memfasilitasi tindakan manipulasi data tersebut tanpa terdeteksi. Hal ini tentu saja berisiko merugikan negara & menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

Langkah-Langkah Verifikasi Aplikasi Eksternal yang Ditawarkan Konsultan Pajak atau PJAP

1. Memeriksa Sertifikasi & Registrasi Aplikasi

• WP perlu memastikan bahwa aplikasi eksternal yang ditawarkan oleh konsultan pajak atau PJAP telah terdaftar secara resmi di DJP. Aplikasi yang terdaftar di DJP akan melalui serangkaian verifikasi dan uji kelayakan, sehingga WP dapat memastikan bahwa aplikasi tersebut aman & tidak berisiko terhadap kewajiban perpajakan mereka.

2. Verifikasi Melalui DJP Online

• DJP menyediakan portal online yang memungkinkan WP untuk memverifikasi aplikasi yang digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui portal ini, WP dapat melihat daftar aplikasi yang telah terverifikasi & disetujui oleh DJP, sehingga menghindari penggunaan aplikasi yang tidak sah.

3. Menanyakan Penjelasan dari Konsultan Pajak atau PJAP

• WP berhak meminta penjelasan yang jelas terkait aplikasi eksternal yang ditawarkan oleh konsultan pajak atau PJAP. Penjelasan ini harus mencakup fungsionalitas aplikasi, integrasi dengan Coretax, serta jaminan keamanan data WP. Jika penjelasan tidak memadai atau aplikasi tidak memiliki izin resmi dari DJP, WP sebaiknya mempertimbangkan untuk mencari alternatif lain.

4. Menggunakan Aplikasi yang Terdaftar & Terpercaya

• Agar terhindar dari risiko penyalahgunaan data atau kolusi, WP disarankan untuk memilih aplikasi yang telah terdaftar di DJP & memiliki kredibilitas yang baik di pasar. Selain itu, penggunaan aplikasi yang telah terverifikasi memberikan kepastian bahwa aplikasi tersebut aman & tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

5. Pengawasan oleh Lembaga Terkait

• Untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan aplikasi eksternal, perlu adanya pengawasan dari lembaga-lembaga negara seperti Inspektorat Kementerian Keuangan, BPKP, BPK, & KPK. Pengawasan ini penting untuk mencegah adanya potensi manipulasi data yang dapat merugikan keuangan negara & menciptakan ketidakadilan bagi WP yang telah mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar.
• Penerapan Coretax di awal tahun 2025 memberikan tantangan besar bagi WP dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Meskipun aplikasi eksternal yang ditawarkan oleh konsultan pajak atau PJAP dapat membantu mengatasi masalah teknis yang ada, WP harus tetap berhati-hati dalam memilih aplikasi yang digunakan. Verifikasi aplikasi eksternal yang sah dan terdaftar di DJP adalah langkah utama untuk menghindari risiko kolusi, risiko penyalahgunaan data, atau risiko fraud yang dapat merugikan negara.
• Selain itu, pengawasan dari DJP, serta lembaga pengawas lainnya seperti Inspektorat Kementerian Keuangan, BPKP, BPK, & KPK, sangat penting untuk mencegah adanya tindakan manipulasi data & penyalahgunaan kewenangan yang bisa berakibat pada kerugian negara. WP juga berhak untuk mendapatkan penjelasan yang jelas & transparan mengenai aplikasi eksternal yang digunakan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan aman & tanpa kekhawatiran akan risiko-risiko yang dapat muncul.