Oleh: Kencana Bayuaji, S.E., CRMPA, CFAS, CITAP, CPFI, CCFE, C.HL, C.PS, C.TM

Value Creator with Integrity

Abstraksi

Pada tahun 2025, Indonesia memasuki era baru dengan penerapan sistem perpajakan berbasis Coretax, sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengawasan di sektor perpajakan. Namun, meskipun teknologi telah berkembang pesat, masalah risiko fraud dan kebocoran pendapatan negara tetap menjadi tantangan besar. Kolusi antara oknum petugas pajak, oknum PJAP, dan oknum wajib pajak berpotensi merugikan negara dengan kerugian yang sangat besar. Artikel ini akan mengulas bagaimana teknologi Coretax dapat menjadi solusi untuk menutup kebocoran tersebut, serta pentingnya penerapan audit forensik untuk mendeteksi dan mengatasi risiko kolusi dan risiko fraud, yang masih banyak terjadi meskipun adanya sistem baru ini.

Pendahuluan

• Tahun 2025 menjadi momen penting bagi sistem perpajakan Indonesia dengan diterapkannya Coretax, sebuah sistem perpajakan berbasis teknologi yang diharapkan bisa menyelesaikan berbagai masalah klasik dalam pengelolaan pajak, termasuk kebocoran yang mencapai triliunan rupiah. Namun, meskipun teknologi berkembang, risiko kolusi & risiko praktik curang yang melibatkan oknum petugas pajak, oknum Penyedia Jasa Administrasi Perpajakan (PJAP), dan oknum wajib pajak masih menjadi masalah serius. Artikel ini menggali bagaimana Coretax diharapkan mampu menutup kebocoran pajak dengan lebih efektif, serta pentingnya mengintegrasikan audit forensik mendalam untuk mendeteksi kolusi dan fraud yang masih merajalela.

1. Coretax 2025: Meningkatkan Pengawasan Pajak Secara Real-Time

• Di era Coretax, teknologi menjadi penggerak utama dalam memitigasi kebocoran pajak. Sistem ini menawarkan pengawasan dan pelaporan transaksi secara real-time, memungkinkan pihak berwenang untuk mendeteksi kesalahan atau potensi kecurangan dengan lebih cepat. Teknologi Coretax memungkinkan verifikasi dan audit otomatis yang jauh lebih transparan dan akurat, yang dapat mencegah manipulasi data oleh oknum petugas pajak atau oknum PJAP. Namun, meskipun potensi besar, masih terdapat berbagai kendala teknis seperti bug dalam sistem dan belum optimalnya integrasi antar komponen.

2. Audit Forensik: Mengungkap Kolusi dan Fraud di Era Coretax

• Meskipun teknologi memungkinkan pengawasan otomatis, audit forensik tetap diperlukan untuk mengungkap praktik kolusi dan fraud yang lebih kompleks. Audit forensik yang mendalam dapat menelusuri jejak digital dan transaksi yang mencurigakan, mengidentifikasi pola-pola risiko fraud, serta mengungkap hubungan tersembunyi antara oknum petugas pajak, oknum PJAP, dan oknum wajib pajak. Dalam konteks Coretax, audit forensik bisa memanfaatkan data yang terekam dalam sistem untuk menganalisis anomali yang tidak terlihat oleh pengawasan standar.

3. Mencegah Risiko Fraud dengan Penguatan Penegakan Hukum dan Sanksi

• Walaupun Coretax memiliki potensi besar untuk mengurangi ruang gerak pelaku kolusi & fraud pajak, langkah nyata berupa penegakan hukum yang lebih tegas tetap diperlukan. Pemberantasan pelaku kolusi, fraud, korupsi membutuhkan kolaborasi antara Kementerian Keuangan, BPKP, BPK, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya. Penerapan Coretax yang lebih transparan harus didukung dengan sistem whistleblower yang memungkinkan pelaporan pelanggaran tanpa takut ada balas dendam. Sistem ini akan memperkuat kontrol eksternal terhadap praktik kolusi dan mempercepat proses penegakan hukum.

4. Pemanfaatan Data untuk Menutup Celah Kebocoran Pajak

• Salah satu keunggulan utama Coretax adalah kemampuannya dalam mengelola data pajak secara terpusat dan terintegrasi. Data transaksi yang terekam di sistem dapat dianalisis untuk mengidentifikasi potensi celah kebocoran pajak yang terjadi akibat manipulasi atau penggelapan. Dengan algoritma canggih, Coretax dapat memberikan rekomendasi langsung untuk tindakan pencegahan atau audit lebih lanjut, yang membuat pengawasan lebih efisien dan akurat.

5. Strategi Penguatan Pengawasan Masyarakat dalam Era Coretax

• Coretax juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam pengawasan perpajakan. Dengan teknologi yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi pajak dan memberikan umpan balik terkait ketidakberesan dalam pelaporan pajak. Sistem whistleblower yang lebih maju juga dapat membantu menampung laporan dari masyarakat terkait adanya potensi mafia pajak tanpa risiko pembalasan.

Konklusi:

• Di tengah penerapan Coretax 2025, meskipun teknologi menawarkan kemajuan besar dalam sistem perpajakan Indonesia, pemberantasan pelaku kolusi, fraud, korupsi dan kebocoran pendapatan negara memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Teknologi Coretax yang lebih transparan dan real-time dapat membantu meminimalisir potensi penggelapan dan manipulasi data, namun tetap membutuhkan penguatan penegakan hukum dan penerapan audit forensik untuk mendalami praktik kolusi yang lebih kompleks. Dengan pengawasan yang lebih ketat, dukungan teknologi yang lebih baik, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, Indonesia dapat menutup kebocoran pajak secara efektif dan memperkuat perekonomian negara melalui penerimaan pajak yang optimal.