Oleh: Kencana Bayuaji, S.E., CRMPA, CITAP, CFAS, CPFI

Abstraksi

Fenomena "pinjam bendera" dalam pengadaan barang dan jasa telah menjadi isu yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik ini terjadi ketika suatu perusahaan meminjam identitas perusahaan lain untuk mengikuti tender, dengan tujuan mengelabui persyaratan tender atau untuk memanfaatkan kelonggaran yang diberikan kepada perusahaan tertentu, seperti status UMKM atau syarat tertentu lainnya. Praktik ini, meskipun tampak sebagai solusi cepat, berpotensi merusak prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat dalam sistem pengadaan. Artikel ini membahas secara mendalam mengenai praktik pinjam bendera, dampaknya terhadap proses pengadaan, risiko hukum, serta alternatif solusi yang dapat diambil oleh perusahaan, terutama UMKM, untuk berpartisipasi dalam tender tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Pendahuluan

• Dalam sistem pengadaan barang dan jasa, terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Salah satu praktik yang sering kali mengancam keberlangsungan prinsip-prinsip ini adalah praktik pinjam bendera. Fenomena ini terjadi ketika suatu perusahaan meminjam nama atau identitas perusahaan lain dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan tender yang mungkin tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh perusahaan tersebut. Praktik ini sering kali melibatkan perusahaan besar yang "meminjamkan" identitasnya kepada perusahaan kecil atau yang kurang berpengalaman agar dapat mengikuti tender yang seharusnya tidak mereka penuhi, dengan imbalan bagi hasil atau keuntungan lainnya.

Fenomena Pinjam Bendera dalam Pengadaan Barang dan Jasa

• Pinjam bendera dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjadi dalam beberapa bentuk, misalnya perusahaan besar yang memungkinkan perusahaan kecil atau UMKM untuk menggunakan nama mereka agar dapat memenuhi syarat tender tertentu. Dalam banyak kasus, praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi tender dan dapat berujung pada penipuan dan kecurangan yang merugikan pihak lain, baik secara finansial maupun reputasi. Praktik ini sering kali terjadi karena adanya celah dalam regulasi pengadaan yang memungkinkan manipulasi atas status dan kredensial perusahaan yang terlibat.

Risiko Hukum dan Etika dari Praktik Pinjam Bendera

• Praktik pinjam bendera mengandung risiko hukum yang signifikan. Perusahaan yang terlibat dalam praktik ini dapat dikenakan sanksi administratif, denda, hingga pembatalan hasil tender. Di samping itu, praktik semacam ini juga berpotensi menimbulkan tuduhan persekongkolan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika terdapat unsur pengelabuan atau penyalahgunaan informasi yang disengaja untuk meraih keuntungan tidak sah. Secara etika, pinjam bendera merusak integritas sistem pengadaan itu sendiri dan dapat mengarah pada ketidakadilan bagi peserta tender yang bersaing secara jujur.

Dampak Terhadap Proses Pengadaan

• Dampak langsung dari praktik pinjam bendera adalah penurunan kualitas dan keandalan hasil pengadaan. Proses pengadaan yang melibatkan manipulasi identitas perusahaan dapat menyebabkan kualitas barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tidak memiliki kemampuan yang diperlukan. Selain itu, ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak dapat mengarah pada masalah dalam hal garansi, pemeliharaan, dan layanan purna jual.

Alternatif Legal dan Solusi untuk UMKM dalam Pengadaan

• Bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang ingin berpartisipasi dalam tender pengadaan barang dan jasa, ada berbagai alternatif legal yang dapat membantu mereka tetap memenuhi persyaratan regulasi tanpa harus terlibat dalam praktik yang merugikan seperti pinjam bendera. Beberapa solusi tersebut melibatkan kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan kebijakan atau fasilitas yang tersedia untuk UMKM. Berikut adalah beberapa alternatif legal yang dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam mengikuti tender pengadaan:

1. Kerjasama Subkontrak

• UMKM yang mungkin tidak memiliki kapasitas atau pengalaman untuk menangani proyek besar dapat menjalin kerja sama subkontrak dengan perusahaan yang lebih besar atau berpengalaman. Dalam skema subkontrak, UMKM dapat mengerjakan bagian tertentu dari proyek atau layanan yang lebih kecil, sementara perusahaan utama bertanggung jawab atas keseluruhan kontrak. Skema ini memungkinkan UMKM untuk:
• Memenuhi persyaratan kompetensi teknis dan kapasitas yang sering kali dibutuhkan dalam tender.
• Memperoleh pengalaman dalam menangani proyek pengadaan yang lebih besar dan kompleks.
• Meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan mereka di pasar.
• Selain itu, kontrak subkontrak yang legal harus mencantumkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan jelas, termasuk kewajiban terkait kualitas, waktu penyelesaian, dan biaya. Dengan demikian, praktik ini tetap sesuai dengan regulasi pengadaan tanpa perlu melibatkan manipulasi identitas atau pinjam bendera.

2. Kerjasama Joint Venture (JV)

• Joint Venture (JV) adalah bentuk kerja sama yang lebih formal antara dua atau lebih perusahaan yang berbeda untuk melakukan proyek tertentu. Dalam konteks pengadaan, UMKM dapat bergabung dengan perusahaan besar atau mitra lainnya untuk membentuk JV yang dapat meningkatkan daya saing mereka dalam tender. Kerjasama ini memberikan beberapa keuntungan bagi UMKM, seperti:
• Akses ke sumber daya yang lebih besar, baik dari segi finansial, teknis, maupun pengalaman.
• Kemampuan untuk memenuhi persyaratan tender yang lebih besar dan lebih kompleks, yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh UMKM secara mandiri.
• Pembagian risiko yang lebih seimbang antara para pihak yang terlibat.
• Selain itu, pemerintah atau lembaga pengadaan dapat menyarankan atau bahkan mensyaratkan agar perusahaan-perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam tender tertentu membentuk JV, terutama untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Peningkatan Kapasitas UMKM

• Peningkatan kapasitas menjadi kunci utama bagi UMKM untuk dapat berkompetisi secara adil dalam tender pengadaan. Ada beberapa cara yang dapat diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas mereka, antara lain:
• Pelatihan dan Pendidikan: Pemerintah atau lembaga terkait dapat menyediakan pelatihan dan pendidikan mengenai persyaratan teknis, proses tender, serta cara penyusunan proposal yang baik untuk meningkatkan kompetensi UMKM.
• Bantuan Teknis: Program-program bantuan teknis dapat membantu UMKM dalam memahami dan mempersiapkan proposal tender yang sesuai dengan kebutuhan pemberi tender, misalnya melalui pendampingan dari konsultan atau mentor yang berpengalaman.
• Fasilitas Pembiayaan: Peningkatan akses ke pembiayaan juga sangat penting untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas operasional mereka, seperti kemampuan untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tender. Pembiayaan yang mudah dan terjangkau dapat membantu UMKM berkembang lebih cepat dan lebih siap untuk bersaing dalam tender pengadaan besar.
• Sertifikasi dan Standarisasi: Membantu UMKM untuk memperoleh sertifikasi atau standar kualitas tertentu yang sering kali menjadi persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa, seperti ISO, SNI, atau sertifikasi lainnya yang relevan. Ini dapat meningkatkan daya saing mereka dan memberikan kepercayaan lebih kepada pemberi tender.

4. Pemanfaatan Kebijakan Pemerintah untuk UMKM

• Pemerintah Indonesia memiliki beberapa kebijakan dan program yang mendukung UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Beberapa di antaranya termasuk:
• Kebijakan Pengadaan Khusus untuk UMKM: Pemerintah memberikan ruang khusus bagi UMKM dalam beberapa tender pengadaan barang dan jasa. Beberapa proyek pengadaan hanya dibuka untuk UMKM atau memberikan prioritas kepada mereka dalam proses seleksi.
• Program Kemitraan dengan BUMN: Banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki program kemitraan untuk UMKM, di mana UMKM dapat berkolaborasi dengan BUMN untuk mengerjakan proyek pengadaan, baik sebagai subkontraktor atau dalam bentuk kemitraan strategis lainnya.
• Akses ke Platform Pengadaan Elektronik: Pemerintah juga memfasilitasi UMKM untuk berpartisipasi dalam proses tender melalui platform pengadaan elektronik seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) atau e-tendering, yang memberikan akses yang lebih luas dan transparan.

5. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan

• UMKM dapat didorong untuk mengikuti prinsip pengadaan yang lebih transparan dan terbuka. Ini tidak hanya akan meminimalkan praktik tidak sah seperti pinjam bendera, tetapi juga membantu UMKM memahami proses dan prosedur tender yang lebih jelas dan adil. Selain itu, dengan adanya transparansi yang lebih besar, risiko intervensi atau praktik kolusi dapat diminimalisir.
• Alternatif legal untuk UMKM dalam pengadaan barang dan jasa memungkinkan mereka untuk tetap berkompetisi dengan cara yang sah dan berkelanjutan. Melalui kerjasama subkontrak atau joint venture, peningkatan kapasitas yang mendalam, pemanfaatan kebijakan pemerintah, dan akses ke fasilitas pembiayaan, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka dalam tender tanpa harus terjebak dalam praktik ilegal seperti pinjam bendera. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, lembaga pengadaan, dan sektor swasta, UMKM dapat berperan lebih besar dalam ekosistem pengadaan, menciptakan peluang baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kesimpulan:

• Meskipun praktik pinjam bendera dapat menawarkan solusi sementara bagi perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan tender, praktik ini sangat berisiko dan dapat merusak integritas sistem pengadaan. Penting bagi setiap perusahaan, terutama UMKM, untuk mencari solusi legal dan etis yang dapat memperkuat posisi mereka dalam pengadaan barang dan jasa. Kerjasama yang sah seperti subkontrak dan joint venture adalah alternatif yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas perusahaan tanpa harus melanggar regulasi. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan dan memberikan insentif yang tepat bagi UMKM untuk berpartisipasi secara adil dalam tender, agar tercipta ekosistem pengadaan yang transparan dan berkelanjutan.